Jakarta, 01/6 – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Australia guna memperkuat kerja sama dan mempelajari praktik terbaik di bidang hubungan masyarakat (government public relations), komunikasi publik, kebijakan digital, serta penanganan disinformasi.
“Inisiatif ini adalah implementasi dari penguatan kerja sama Indonesia-Australia di bawah Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Albanese,” kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO RI Noudhy Valdryno dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Kegiatan itu disebutnya sebagai sinergi antara program transformasi Asta Cita pemerintahan Prabowo dan strategi ekonomi Australia di Asia Tenggara 2040.
Kegiatan yang berlangsung hampir sepekan tersebut diawali pertemuan dengan akademisi terkemuka dari University of Sydney, pemikir kebijakan dari Lowy Institute, serta otoritas keamanan digital Australia, E-safety Commissioner.
Dalam diskusi akademik di University of Sydney, perwakilan PCO berdialog dengan para peneliti dan dosen, salah satunya Mitchell Hobbs. Senior Lecturer Media dan Urusan Publik itu pernah menjadi Penasihat Komunikasi Perdana Menteri Australia periode 2010-2013, Julia Gillard.
Ia menekankan pentingnya pergeseran pendekatan komunikasi pemerintah dari sekadar reaktif terhadap isu, menjadi edukatif dan proaktif dalam menjelaskan kebijakan publik.
“Dalam melawan era disinformasi diperlukan respons cepat dari pemerintah dan juga framework yang tepat dan akurat untuk menopang kerja sama pemerintah, koalisi masyarakat sipil, dan juga para akademisi,” kata Noudhy.
Nyatanya bukan hanya Indonesia, Australia juga mengalami hal yang sama, harus berhadapan dengan banjir informasi yang masuk kategori disinformasi, fitnah, maupun kebencian (DFK).
Kasus cybertroops yang menjamur, membuat pemerintah Australia akan menerapkan pembatasan usia bagi remaja untuk menggunakan media sosial. Social Media Minimum Age (SMMA), yang membatasi usia pengguna media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun, akan mulai berlaku beberapa bulan ke depan.
Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan daring, pornografi, konten palsu, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).
Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo juga telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) untuk melindungi anak-anak di ruang digital.
Delegasi PCO juga berkesempatan bertukar pandangan dengan E-safety Commissioner Australia, yakni Julie Inman Grant beserta tim strategis dan hubungan internasional. Mereka berbagi pengalaman tentang regulasi keamanan digital, khususnya di media sosial.
E-safety juga menekankan pentingnya peran aktif platform digital dalam menciptakan kebijakan perlindungan yang efektif. Koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, menjadi kunci dalam menanggulangi kejahatan digital.
Pertemuan yang tidak kalah penting adalah bersama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia serta akademisi dari Australia National University.
“Semuanya hampir memiliki masalah yang sama dengan kita yaitu DFK, jadi kita banyak berdiskusi dan banyak persetujuan bagaimana kita bisa bersama-sama melawan fenomena yang terjadi saat ini. Banyak ‘pekerjaan rumah’ yang kita bisa aplikasikan di Indonesia,” ujar Noudhy.
Dari kegiatan tersebut, delegasi Indonesia membawa pulang banyak pelajaran strategis yang diharapkan dapat memperkaya strategi komunikasi nasional, memperluas jejaring kerja sama internasional, serta merespons tantangan digital secara kolaboratif.
“Sebagai langkah konkret, PCO akan memperkuat sistem cek fakta dan membentuk tim khusus untuk memerangi DFK,” kata Noudhy.
Saat ini, PCO memiliki kanal baru untuk meluruskan informasi yang terpapar DFK. Masyarakat bisa mengecek kebenaran data dari informasi yang beredar di jagat maya melalui @cekfakta.ri.
Redaksi
